Jakarta, 20/5 (ANTARA) – Perang modern sedang berubah. Dominasi kapal induk, kapal fregat raksasa, atau jet tempur generasi terbaru tidak lagi otomatis menjamin kemenangan di medan perang.
Di Selat Hormuz, Iran menunjukkan bagaimana negara yang secara teknologi dan ekonomi berada di bawah Amerika Serikat tetap mampu menciptakan efek strategis besar melalui taktik serangan “lebah”. Mereka mengerahkan kapal-kapal kecil, drone laut, dan rudal berbiaya murah untuk menyerang secara kawanan (swarm).
Konflik Iran versus Amerika Serikat-Israel bukan semata-mata menunjukkan bahwa Iran lebih kuat, melainkan memperlihatkan bahwa perang masa depan semakin ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan geografi, teknologi murah, jaringan data, dan operasi asimetris. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap menghadapi perubahan paradigma ini di tengah dinamika global yang kian tidak menentu?
Iran memahami satu hal mendasar: mereka hampir mustahil mengalahkan Amerika Serikat dan Israel dalam perang konvensional terbuka. Karena itu, Teheran tidak membangun strategi penguasaan laut, melainkan strategi penolakan laut (sea denial). Mereka tidak berusaha mengendalikan laut sepenuhnya, tetapi cukup membuat laut menjadi terlalu mahal dan berbahaya untuk digunakan lawan.
Inilah yang terjadi di Selat Hormuz dalam beberapa ketegangan geopolitik terakhir. Ketika armada laut konvensional Iran banyak dihancurkan dalam beberapa konfrontasi terdahulu, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) justru mengaktifkan armada mosquito fleet, yakni ratusan kapal kecil cepat yang bersenjata roket, drone, rudal, dan ranjau laut.
Kapal-kapal kecil tersebut bergerak dalam pola keroyokan yang murah, cepat, sulit dideteksi radar besar, dan sangat efektif memanfaatkan sempitnya Selat Hormuz. Aktivitas speedboat IRGC, bahkan dilaporkan melonjak tajam dengan ratusan kapal kecil yang beroperasi secara simultan dalam satu hari di kawasan tersebut.
Sejumlah laporan intelijen maritim juga menyebut bahwa Iran mulai menggunakan drone boat kamikaze yang menyamar sebagai kapal nelayan kecil untuk menyerang tanker minyak dan kapal logistik.
Efek strategisnya sangat besar. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia yang setiap hari melintasi Selat Hormuz langsung terguncang ketika Iran meningkatkan operasi kawanan dan serangan drone boat. Harga minyak global melonjak, premi asuransi kapal naik tajam, dan ratusan kapal tanker sempat tertahan. Dalam perang modern, kapal kecil bernilai puluhan ribu dolar ternyata mampu menciptakan tekanan ekonomi global hingga miliaran dolar.
Di sinilah kecerdikan strategi Iran terlihat. Target utama mereka bukan menghancurkan kapal induk Amerika Serikat. Sasaran sesungguhnya adalah logistik, perdagangan energi, jalur pelayaran, dan psikologi global, yakni membuat biaya operasi lawan menjadi sangat mahal.
Inilah inti perang asimetris: menyerang titik lemah lawan alih-alih berhadapan langsung dengan kekuatannya. Iran mempersiapkan strategi ini dengan sangat serius sejak akhir Perang Iran-Irak pada 1980–1988, terutama setelah mereka mengalami kekalahan telak dalam Operation Praying Mantis pada 18 April 1988.
Teheran menyimpulkan bahwa armada laut konvensional tidak akan cukup untuk menghadapi Amerika Serikat, sehingga mereka membangun kekuatan alternatif berupa speedboat murah, rudal pantai, drone, kapal bunuh diri, hingga jaringan terowongan bawah tanah di pesisir Teluk Persia.
Iran tidak bergantung pada galangan kapal raksasa, melainkan mengembangkan produksi secara terdesentralisasi. Banyak speedboat sipil dimodifikasi menjadi kapal serang cepat (fast attack craft). Industri pertahanan mereka juga bergerak ke arah perang otonom, melalui pengembangan kapal tanpa awak, drone laut berbasis kecerdasan buatan (AI), dan serangan kawanan berbasis jaringan data.
Iran memahami bahwa perang modern bukan sekadar masalah platform, melainkan integrasi sensor, komunikasi, dan operasi simultan lintas domain.
Indonesia perlu belajar, bahwa negara kepulauan tidak selalu membutuhkan armada mahal untuk menciptakan efek gentar. Hal yang dibutuhkan adalah kemampuan membuat wilayah strategis menjadi sulit dimasuki lawan, melalui pemanfaatan geografi yang optimal.
Dalam konteks Indonesia, logika tersebut sangat relevan karena kita memiliki belasan ribu pulau, selat sempit, choke point strategis, dan wilayah laut yang sangat luas. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, Selat Makassar, hingga Selat Ombai-Wetar memiliki karakter strategis yang mirip dengan Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan dunia yang sensitif terhadap gangguan keamanan.
Karena itu, konsep sea denial, swarm drone, kapal cepat rudal, drone laut, radar tersebar, dan pertahanan berlapis, sesungguhnya sangat cocok dengan karakteristik geografi Indonesia.
Mengacu pada sejarah nasional, Indonesia sebenarnya pernah menerapkan strategi yang secara filosofis mirip dengan Iran pada masa Perang Kemerdekaan 1945–1949 melalui perang gerilya dan perang gesekan di bawah kepemimpinan Jenderal Besar Soedirman.
Di laut, Indonesia juga memiliki rekam jejak operasi serupa pada masa Operasi Trikora 1961–1962 lewat penggunaan kapal cepat torpedo dan operasi infiltrasi. Dalam Pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962, Komodor Yos Sudarso memimpin operasi berbasis mobilitas tinggi yang mengandalkan keberanian di tengah segala keterbatasan.
Hal serupa terlihat pada era Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1962–1966, ketika strategi infiltrasi laut menggunakan perahu kecil dan operasi zona abu-abu dijalankan secara intensif. Artinya, secara historis, militer Indonesia sesungguhnya tidak asing dengan konsep perang asimetris.
Namun, setelah Era Reformasi 1998, pembangunan kekuatan militer Indonesia cenderung kembali bersifat platform-centric, yakni kekuatan lebih sering diukur dari jumlah fregat, tank, atau jet tempur. Padahal, dogma perang modern telah bergeser menuju keunggulan sensor, kecerdasan buatan, jaringan data, dan sistem otonom.
Di sisi lain, ada perkembangan positif yang menunjukkan Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih optimistik, seperti pembentukan holding BUMN industri pertahanan DEFEND ID pada Tahun 2022. PT PAL Indonesia mulai mengembangkan autonomous naval system, PT Len Industri mengembangkan radar dan sistem C4ISR, sementara TNI mulai mendorong konsep network centric warfare. TNI Angkatan Darat juga mulai memperluas penggunaan drone untuk operasi wilayah.
Meskipun demikian, kesiapan Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar, terutama pada interoperabilitas antarmatra yang belum sepenuhnya matang. Swarm warfare sangat bergantung pada kecepatan pertukaran data secara real-time. Tanpa integrasi sensor yang kuat, drone hanya akan menjadi alat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari ekosistem tempur yang saling terhubung.
Di sisi lain, organisasi militer yang masih relatif sentralistis dan birokratis juga menjadi tantangan tersendiri. Perang drone menuntut fleksibilitas serta desentralisasi pengambilan keputusan di lapangan. Industri drone nasional pun belum mencapai skala produksi massal yang ekonomis, seperti Iran yang mampu memproduksi drone murah dalam jumlah besar.
Karena itu, Indonesia perlu segera merumuskan doktrin Strategi Pertahanan Asimetris Negara Kepulauan sebagai bentuk adaptasi modern dari Sishankamrata. Langkah tersebut dapat dimulai dengan membentuk komando drone lintas matra, mendorong produksi massal teknologi berbiaya murah, mempercepat integrasi data-link nasional, serta memberdayakan pulau-pulau terluar sebagai titik pertahanan tersebar yang dilengkapi radar dan rudal antikapal bergerak.
Dalam perang modern, kemenangan tidak lagi hanya ditentukan oleh platform terbesar, melainkan oleh kuantitas yang terhubung dalam satu jaringan.
Dari Selat Hormuz, Iran memberi pelajaran penting bahwa kekuatan militer modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh siapa yang memiliki kapal terbesar atau jet tempur tercanggih, melainkan oleh siapa yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan karakter perang. Indonesia sesungguhnya memiliki modal strategis yang jauh lebih besar dibanding Iran, baik dari sisi geografi, posisi geopolitik, maupun jumlah penduduk.
Namun, semua itu hanya akan menjadi potensi jika tidak diterjemahkan ke dalam transformasi doktrin dan kemandirian industri pertahanan. Menuju Indonesia Emas 2045, kedaulatan nasional tidak cukup dijaga dengan kekuatan besar semata, tetapi juga dengan kemampuan beradaptasi secara cerdas di tengah perubahan karakter perang global yang bergerak semakin cepat. (ANT)
*Ngasiman Djoyonegoro adalah analis intelijen, pertahanan, dan keamanan; penulis buku “Sketsa Diplomasi dan Pertahanan Nasional dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru”
Komentar