Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Direktur Eksekutif TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Paska krisis Kesehatan yang melanda dunia, secara sistemik menunjukkan semakin meningkatnya utang negara-negara berkembang kepada negara-negara pengendali ekonomi global. Sehingga secara berangsur-angsur tengah terbangun hegemoni kapitalisme sebagai norma sosial dalam tatanan dan cara hidup. Fakta bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah dengan ketimpangan strata sosial yang semakin tinggi. Serta utang yang terus meningkat tidak terkendali menghasilkan pusaran krisis yang bersifat sistemik. Masih terlihat aman diluar, namun saat waktunya tiba hegemoni kapitalisme ini akan hancur lebur dan melumat seluruhnya tanpa ampun. Hasil riset yang dilakukan yang dilakukan oleh INMETA NGO Nasional Indonesia Meratus Tangguh, budaya dan tatanan hidup masyarakat Indonesia masih relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama untuk saling menjaga untuk sekedar hidup layak.
Bisa dibayangkan saat topangan akhir dari pajak negara demi mesin pemerintahan yang harus terus berputar mengalami kemandegan dan melambat. Akibat ketidakmampuan negara mengendalikan korupsi diantara kelas politisi yang semakin mandiri dan bersatu dalam kepentingan sesaat. Maka akan terjadi penurunan jumlah pemilih yang dikombinasikan dengan volatilitas pemilih yang tinggi, serta menghasilkan fragmentasi elektoral yang semakin besar yang berujung pada ketidakstabilan pemerintah yang meluas. Ledakan kemarahan masyarakat terhadap oknum kementerian keuangan yang dipicu oleh kasus kenakalan anak muda mario hanyalah fenomena gunung es terhadap kooptasi kapitalisme. Puncaknya akan terjadi saat gambaran terhadap peningkatan utang negara yang mendorong krisis fiskal negara terjadi. Saat hutang negara semakin besar ini diletakkan pada pundak mayoritas masyarakat yang mengalami hari-hari berat untuk sekedar bertahan hidup. Maka kemarahan kolektif itu akan meletup menjadi krisis sosial yang berujung pada lemahnya politik negara.
Niatan baik kepemimpinan nasional untuk membela hak rakyat akan Kesehatan dan Pendidikan haruslah tetap menjadi prioritas, bahkan ditengah kebutuhan untuk melewati kontestasi pemilu yang pasti akan sangat menguras keuangan negara. Kebijakan politik ekonomi kita jelas tidak boleh diserahkan kepada pusaran kapitalis yang tendensius, karena kepedulian serta itikad baik haruslah tetap untuk menjaga kepentingan rakyat secara demokratis dan akuntabel. Bukan justru dengan mengeksploitasi kekuatan komunal untuk kepentingan politisi oportunistik. Saatnya negara menunjukkan kapasitasnya untuk mengintervensi pasar dan mengoreksi hasilnya demi kepentingan warga negara. Bisa jadi saat ini tengah terjadi reformasi struktural neoliberal demi keberlangsungan kekuatan pemerintahan presiden Jokowi yang masih mengendalikan instrument pemerintahan sampai pertengahan tahun 2023. Namun justru fenomenanya siklus kepemimpinan akan beralih kepada trend komunal populer yang diwakili Anis dan Ganjar dengan demokrasi egaliter versi corak pemerintahan modern berbasis propinsi.
Pemilu 2024 membayangi sebuah pergantian peradaban dengan keputusan kolektif berupa tatanan dunia baru yang dirancang dengan takdir bahwa kita akan melihat bagaimana sosial politik kapitalistik itu akan runtuh dengan sendirinya. Ditengah pertarungan diplomasi dalam pusaran geopolitik antara semakin menipisnya sumber daya alam di satu sisi dan inovasi teknologi di sisi lain. Kita mesti sadar bahwa kekuatan itu bukan hanya masalah uang, tapi justru ada di tanah kita dan manusia yang mendiaminya. Manusia yang menggenggam nilai kebaikan alam ini adalah entitas kompleks yang tidak mati seperti organisme, maka jangan mau dikacaukan kapitalisme yang akan menghancurkan semua tatanan sosial dan politik kita untuk menjadi negara yang berdaulat.
Peradaban baru kita akan dihiasi oleh gerakan kontra sosial sekuler yang disebabkan oleh hilangnya solidaritas sosial, disertai dengan konflik politik yang bisa saja melumpuhkan kekuatan nasionalisme kita. Nasionalisme akan bergeser kepada satu kekuatan artifisial dimedia sosial yang tidak akan mampu dikendalikan oleh kekuatan formal manapun. Inilah babak baru `gen-Z social political engineering` yang akan memformulasikan nasionalisme baru dengan cara bernegara yang tidak akan lagi dipahami oleh yang merasa memiliki abad ke 21 ini. Yang jika dulu di akhir rezim ordebaru Presiden Suharto menandai hantu politik itu adalah Organisasi Tanpa Bentuk dalam ruang kenegaraan, maka mereka telah bertansformasi menjadi Desentralisation Autonomous Organization dalam ruang yang tidak bisa dikendalikan oleh negara.
Komentar