Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Direktur Eksekutif TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Pergeseran prioritas politik luar negeri Amerika Serikat berdampak kepada dinamika geopolitik global dan regional, tak terkecuali Indonesia. Saat ini fokus utama beberapa negara adidaya khususnya Amerika Serikat dan China bergeser dari konflik di Laut China Selatan dan Pasifik menuju konflik Israel-Palestina. Bagaimana hal ini dapat memengaruhi keamanan dan diplomasi di kawasan Asia Pasifik khususnya Indonesia. Salah satunya adalah implikasi politik terhadap pergantian kepemimpinan militer di Indonesia, khususnya dalam konteks kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri.
Mengingat kebijakan luar negeri Indonesia seringkali berkaitan erat dengan kebijakan pertahanan. Pergantian kepemimpinan militer dapat mengakibatkan kontinuitas atau perubahan dalam hubungan bilateral dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal kerjasama militer dan keamanan. Bagi Indonesia pergantian kepemimpinan militer dapat membawa perubahan dalam prioritas strategis dan kebijakan pertahanan nasional. Pemimpin militer baru dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang ancaman dan tantangan keamanan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi alokasi sumber daya dan fokus dalam pembangunan militer.
Pergeseran prioritas AS dari sevent naval fleet ke fifth naval fleet mencerminkan perubahan dalam pandangan strategis dan kebijakan luar negeri untuk lebih mengamankan kepentingannya diwilayah teluk. Mulai dari kepentingan energi, sekuritas regional, dan hubungan bilateral dengan negara-negara di Timur Tengah bersama armada laut ke 5 yang berpusat kawasan timur tengah. Dimana selama ini prioritas AS difokuskan pada kawasan Asia Pasifik dalam kepentingan politik luar negeri AS terhadap Laut Cina Selatan. Hal ini juga berimplikasi terhadap hubungan AS dengan Tiongkok dan sekutu-sekutu di kawasan tersebut.
Sehingga dalam konteks geopolitik nasional, kehadiran seorang panglima dari Angkatan Laut yang sangat dibutuhkan untuk membangun diplomasi strategik dalam potensi konflik di Laut china selatan, bergeser kepada kepentingan negara untuk menjaga stabilitas teritorial darat, terutama di Papua. Terutama dalam kebijakan keamanan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan ekonomi dan sosial yang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional. Maka penting setiap kepemimpinan militer juga dibekali oleh manajemen citra dan respons terhadap isu-isu publik agar menciptakan perbedaan dalam cara pejabat militer mengelola isu-isu krisis dan kontroversial.
Menghadapi dinamika geopolitik global dan regional dalam konteks politik nasional, diperlukan kesigapan dalam mempersiapkan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Termasuk didalamnya dalam hal menjaga netralitas militer dan memahami peran manajemen komunikasi politik sebagai kunci dalam menjaga stabilitas dan citra nasional. Dengan situasi geopolitik akan terus berubah ini, diperlukan pembangunan infrastruktur data spasial nasional yang komprehensif dan didukung oleh metode analitik bigdata berbasis teknologi AI.
Kepentingan energi dan sumber daya alam memang menjadi salah satu tujuan pergeseran prioritas politik luar negeri AS. Timur Tengah adalah sumber utama minyak dan gas alam dunia, dan pergeseran fokus ke wilayah ini mungkin berhubungan dengan upaya untuk mengamankan pasokan energi untuk kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS. Namun yang lebih utama justru bagaimana NATO dibawah kepemimpinan Amerika Serikat mampu dan mau untuk membentengi palestina dari genosida dalam bentuk invasi udaranya di wilayah Gaza Palestina.
Komentar