Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
The Philippines’ 2026 ASEAN baru saja berlangsung dalam lanskap strategis yang semakin berpusat pada domain maritim. Laut bukan lagi sekadar ruang ekonomi dan transportasi, tetapi menjadi arena kompetisi kekuatan, legitimasi hukum internasional, keamanan energi, dan stabilitas geopolitik. Dalam konteks Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, kemampuan ASEAN menjaga stabilitas laut kawasan akan menentukan relevansinya sebagai arsitektur keamanan regional.
Pusat dinamika tersebut terletak di South China Sea, jalur pelayaran vital yang mengangkut sepertiga perdagangan global dan menjadi titik pertemuan kepentingan strategis negara pesisir dan kekuatan besar. Sengketa klaim wilayah, pembangunan fasilitas militer di pulau-pulau sengketa, serta meningkatnya patroli keamanan telah meningkatkan risiko eskalasi. Oleh karena itu, percepatan negosiasi Code of Conduct (CoC) bukan hanya agenda diplomatik, tetapi instrumen manajemen konflik yang berpotensi membentuk tata kelola keamanan maritim kawasan.
Momentum negosiasi CoC merupakan hasil kesinambungan kepemimpinan ASEAN. Malaysia, sebagai ketua sebelumnya, menjaga stabilitas proses diplomatik dan membantu konsolidasi draft teks pada 2024. Filipina kini memasuki fase implementatif yang lebih kompleks: mendorong kemajuan substantif di tengah tekanan geopolitik dan ekspektasi tinggi terhadap stabilitas maritim. Keberhasilan Manila akan menentukan apakah ASEAN mampu bergerak dari diplomasi normatif menuju tata kelola keamanan maritim yang operasional.
Dalam dinamika ini, Indonesia memainkan peran sebagai jangkar normatif dan penyeimbang strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar dan simpul jalur pelayaran global, Indonesia berkepentingan langsung terhadap stabilitas laut dan supremasi hukum laut internasional. Jakarta secara konsisten mendorong CoC yang substantif, mengikat, dan sejalan dengan hukum laut, sekaligus mempertahankan sentralitas ASEAN agar tidak terseret ke dalam orbit rivalitas kekuatan besar. Stabilitas perairan Natuna dan keamanan jalur perdagangan menjadi kepentingan vital nasional yang menghubungkan keamanan maritim dengan ketahanan ekonomi.
Perspektif maritim kawasan tidak dapat dilepaskan dari rivalitas strategis antara United States dan China. Kehadiran militer, operasi kebebasan navigasi, modernisasi armada laut, dan perluasan infrastruktur maritim mencerminkan kontestasi pengaruh yang semakin intens. Negara-negara Asia Tenggara berada di antara kepentingan dua kekuatan tersebut, sehingga ASEAN dituntut menjaga keseimbangan strategis, kebebasan navigasi, dan otonomi kawasan.
Militerisasi domain maritim juga diikuti oleh transformasi teknologi keamanan laut, termasuk pengawasan maritim, sistem deteksi dini, keamanan siber pelabuhan, dan perlindungan infrastruktur bawah laut. Dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi global pada jalur laut dan kabel data bawah laut, keamanan maritim kini mencakup dimensi digital dan ekonomi strategis. Hal ini memperluas spektrum keamanan dari pertahanan tradisional menuju perlindungan ekosistem logistik dan konektivitas global.
Selain isu keamanan keras, domain maritim juga menjadi ruang kolaborasi regional. Ketahanan rantai pasok, keamanan energi, perlindungan sumber daya perikanan, dan penanggulangan bencana laut merupakan isu lintas batas yang menuntut kerja sama ASEAN. Perubahan iklim memperparah frekuensi badai tropis dan kenaikan muka laut, meningkatkan urgensi koordinasi bantuan kemanusiaan dan manajemen bencana berbasis maritim.
Namun, tantangan utama tetap pada kohesi internal ASEAN. Perbedaan kepentingan nasional, kedekatan ekonomi dengan kekuatan besar, serta persepsi ancaman yang beragam sering memperlambat konsensus. Jika tidak dikelola dengan baik, fragmentasi ini dapat melemahkan posisi tawar ASEAN dalam perundingan maritim dan membuka ruang bagi penetrasi kepentingan eksternal.
Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Filipina menjadi momentum strategis untuk memperkuat sentralitas ASEAN melalui pendekatan maritim yang komprehensif: mempercepat CoC sebagai mekanisme stabilitas, memperkuat diplomasi pencegahan konflik, meningkatkan kerja sama keamanan laut, serta mengintegrasikan ketahanan ekonomi dan lingkungan dalam tata kelola laut kawasan. Kesinambungan diplomatik Malaysia dan peran normatif Indonesia memperkuat fondasi kolektif bagi keberhasilan agenda ini.
Dengan demikian, domain maritim bukan sekadar isu sektoral, melainkan inti dari stabilitas geopolitik Asia Tenggara. Masa kepemimpinan Filipina akan menjadi indikator apakah ASEAN mampu mempertahankan relevansi strategisnya di tengah kompetisi global yang semakin intens. Jika berhasil mengelola laut sebagai ruang stabilitas, konektivitas, dan kerja sama, ASEAN tidak hanya menjaga perdamaian kawasan, tetapi juga mengamankan masa depan ekonomi dan keamanan Indo-Pasifik secara lebih luas.
Komentar